BANDARLAMPUNG- Hujan deras mengguyur Kota Bandarlampung dalam waktu singkat kembali memicu banjir sejumlah wilayah.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung, sedikitnya terdapat 38 titik banjir tersebar berbagai kawasan di ibu kota provinsi ini.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menyoroti masih lemah koordinasi antara aparatur wilayah dan masyarakat, terutama menindaklanjuti berbagai keluhan soal banjir.
Dia menyayangkan minim aparatur wilayah, seperti lurah, camat, hingga ketua lingkungan (RT), hadir dalam reses anggota DPRD. Ini karena menjadi forum penting menyerap aspirasi masyarakat.
“Saat ini kami sedang masa reses 11 titik, hanya satu lurah hadir. Bahkan, dari satu lingkungan memiliki sekitar 15 RT, tak ada satu pun RT datang,” ungkap Kostiana, Sabtu (7/3/2026).
Absen Reses
Menurutnya, aparatur wilayah hadir sangat penting agar mereka dapat mendengar berbagai keluhan masyarakat, khususnya soal banjir kerap terjadi pada sejumlah kawasan.
“Ketika reses, kami turun membantu pemerintah kota mencari solusi, termasuk perbaikan drainase. Keluhan masyarakat paling banyak soal banjir, baik saluran air tak memadai maupun gorong-gorong sempit hingga air meluap,” jelasnya.
Kostiana menambahkan, bila aparatur wilayah turut hadir dalam reses, koordinasi terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat dapat lebih cepat dan efektif.
Selain itu, aparatur wilayah juga dapat memastikan usulan masyarakat itu telah masuk atsu belum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kalau pamong setempat hadir, mereka bisa tahu soal keluhan masyarakat sudah diusulkan dalam Musrenbang atau cara tindak lanjutnya,” katanya.
Soalkan Kerja Sama
Dia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memberikan perhatian terhadap kondisi Bandarlampung. Ini agar dapat minimalisasi banjir kerap terjadi.
“Jadi, kita bersama-sama perhatikan ibu kota provinsi ini, yang seharusnya sudah aman dari banjir,” ujar Kostiana.
Dia juga menyinggung rencana kerja sama menangani banjir antara Pemerintah Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Pesawaran yang sempat dibahas tahun lalu.
Namun, lanjut dia, hingga saat ini, kerja sama tiga pemerintah daerah itu belum ada realisasi.
“Insyaallah, jika kerja sama itu sudah berjalan, bisa membantu mengurangi banjir di Bandarlampung,” tandasnya. (mn)
